Advertisement
OKARA.BIZ.ID - Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dinilai membawa dampak serius terhadap ekosistem pers di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan kekhawatirannya terhadap derasnya arus informasi yang kian sulit dikendalikan.
Dalam konteks itu, ia meminta Dewan Pers untuk tetap menjadi penjaga kualitas dan etika jurnalistik yang tak tergoyahkan.
"Ini tugasnya memang menantang. Tantangan terhadap pers semakin bertambah, terkhusus sekarang di era media baru,” ujar Meutya dalam rilis pers yang diterima, Kamis (15/5).
Menurutnya, ledakan informasi digital menuntut ketelitian dalam memilah kebenaran serta komitmen teguh pada kode etik jurnalistik. Di sisi lain, ia menyoroti bagaimana teknologi AI justru bisa memperparah penyebaran hoaks secara masif.
"Dengan teknologi artificial, publik akan semakin sulit membedakan mana yang betul dan mana yang palsu," katanya.
Kondisi tersebut, imbuhnya, menjadi tantangan serius bagi Dewan Pers untuk memastikan bahwa prinsip etik dan mutu jurnalistik tidak terkikis.
Ia juga menyinggung persoalan berkurangnya ruang redaksi dan hilangnya banyak posisi jurnalis dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Meutya, fenomena ini tak bisa dilihat semata sebagai persoalan bisnis.
“Ini tentu bukan sekadar isu bisnis, tapi juga dapat menyangkut kualitas demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat,” tuturnya.
Meutya mengajak Dewan Pers agar memperkuat koordinasi internal dan melindungi ruang redaksi dari tekanan eksternal yang berpotensi merusak independensi pers.
“Dalam tantangan ini, Dewan Pers menjadi semakin penting kehadirannya sebagai pilar penjaga independensi, etika, dan kualitas jurnalisme Indonesia. Saya percaya, anggota Dewan Pers yang baru dilantik memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan tugas mulia ini,” ujarnya menutup sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan Dewan Pers, Rabu (14/5).
Acara itu turut dihadiri Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Ketua Komisi Yudisial Prof Syamsuddin Rasyid, Ketua KPI Ubaidillah, perwakilan TVRI dan RRI, Polri, TNI, serta tokoh-tokoh pers nasional.
"Ini tugasnya memang menantang. Tantangan terhadap pers semakin bertambah, terkhusus sekarang di era media baru,” ujar Meutya dalam rilis pers yang diterima, Kamis (15/5).
Menurutnya, ledakan informasi digital menuntut ketelitian dalam memilah kebenaran serta komitmen teguh pada kode etik jurnalistik. Di sisi lain, ia menyoroti bagaimana teknologi AI justru bisa memperparah penyebaran hoaks secara masif.
"Dengan teknologi artificial, publik akan semakin sulit membedakan mana yang betul dan mana yang palsu," katanya.
Kondisi tersebut, imbuhnya, menjadi tantangan serius bagi Dewan Pers untuk memastikan bahwa prinsip etik dan mutu jurnalistik tidak terkikis.
Ia juga menyinggung persoalan berkurangnya ruang redaksi dan hilangnya banyak posisi jurnalis dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Meutya, fenomena ini tak bisa dilihat semata sebagai persoalan bisnis.
“Ini tentu bukan sekadar isu bisnis, tapi juga dapat menyangkut kualitas demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat,” tuturnya.
Meutya mengajak Dewan Pers agar memperkuat koordinasi internal dan melindungi ruang redaksi dari tekanan eksternal yang berpotensi merusak independensi pers.
“Dalam tantangan ini, Dewan Pers menjadi semakin penting kehadirannya sebagai pilar penjaga independensi, etika, dan kualitas jurnalisme Indonesia. Saya percaya, anggota Dewan Pers yang baru dilantik memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan tugas mulia ini,” ujarnya menutup sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan Dewan Pers, Rabu (14/5).
Acara itu turut dihadiri Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Ketua Komisi Yudisial Prof Syamsuddin Rasyid, Ketua KPI Ubaidillah, perwakilan TVRI dan RRI, Polri, TNI, serta tokoh-tokoh pers nasional.
Serah terima ditandai dengan pengalihan tanggung jawab dari Ninik Rahayu kepada Prof. Komaruddin Hidayat sebagai Ketua Dewan Pers yang baru.
(*)
