Advertisement
KOLOM REDAKSI:
Angin perubahan itu, katanya, akan segera bertiup. Setidaknya begitulah yang diwartakan media ketika Wakil Bupati Sumenep memberi pernyataan bahwa mutasi jabatan tinggal menunggu restu dari pemerintah pusat. Bagi sebagian warga, termasuk saya, kabar ini seperti setetes embun di tengah kemarau panjang birokrasi yang stagnan. Tapi sebelum angin itu berhembus, izinkan saya menyampaikan sebuah harapan, atau lebih tepatnya, sebuah analisa dan peringatan.
Saya memilih Anda, Bupati Sumenep, meski dengan berat hati. Bukan karena saya ingin sesuatu dari Anda, tapi karena harapan—sekecil apapun—masih layak dipertaruhkan. Kami, para pemilih Anda, bukanlah barisan yang sekadar percaya pada janji. Kami ingin perubahan nyata. Dan itu mustahil terwujud jika jabatan-jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang tidak layak, tidak cakap, dan hanya pandai beretorika dari balik meja kerja yang sejuk.
Mari kita bicara apa adanya. Para pejabat Anda hari ini, banyak di antaranya bukanlah sosok pekerja keras. Mereka lebih gemar mengurus kenyamanan pribadi daripada kesejahteraan publik. Lihat saja postur tubuh mereka—gemuk, malas gerak, dan nyaris kehilangan semangat melayani. Ini bukan semata sindiran soal fisik, tapi metafora tentang kultur birokrasi yang stagnan dan malas berpikir.
Budaya membaca nyaris punah di kalangan pejabat kita. Gagasan orisinal pun seperti barang mewah. Tak heran jika mereka lebih sibuk membuat laporan-laporan penuh klaim bombastis ketimbang menciptakan program yang berdampak nyata. Ada yang menyebut investasi naik hingga triliunan rupiah, tapi coba tanyakan pada rakyat: di mana hasilnya?
Data dari BPS, yang Anda sendiri kutip dalam Nota Penjelasan Raperda APBD 2024, berbicara jujur: pertumbuhan ekonomi Sumenep melambat. Tak ada lonjakan signifikan yang bisa dibanggakan. PAD naik, katanya, tapi kecil. Tak cukup membayar gahji ASN se Kabupaten Sumenep. Sementara itu, kemiskinan dan pengangguran? Masih di situ-situ saja.
Inilah hasil kerja para pejabat yang sibuk menebar framing, bukan solusi. Mereka lebih ahli merangkai narasi daripada menggali potensi. Dan ironisnya, merekalah yang dulu berbondong-bondong ke Jakarta mengucapkan selamat kepada Anda, bukan karena tulus, tapi takut kehilangan kursi empuk mereka.
Kami yang di bawah ini, yang bersusah payah meyakinkan keluarga dan kerabat untuk mencoblos nama Anda di surat suara, kini merasa dikhianati. Kami berharap jabatan publik bukan lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang malas dan tidak kompeten. Harus ada keberanian dari Anda untuk bersih-bersih.
Bupati yang visioner tak akan membiarkan jabatan-jabatan penting diisi oleh ASN yang hanya bisa absen pagi dan pulang tenggo. Kepala kecamatan dan kelurahan, yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan publik, kini banyak yang sekadar "jaga kantor". Yang muda belum tentu progresif jika hanya sibuk rapat tanpa tahu arah.
Apalagi soal kepala Dinas Lingkungan Hidup. Yang tak bisa menyelesaikan soal sampah di sumenep. Akibatnya, banjir melanda Sumenep. Sampai sampai Bupati sendiri yang turun tangan, membuka sayembara ide pengelolaan sampah. Ini sinyal tak baik yang gamblang bahwa dinas tersebut sedang lumpuh ide. Padahal tugas mereka bukan menunggu arahan, tapi seharusnya jadi inisiator solusi.
Kondisi yang sama terlihat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kepala dinas yang sudah uzur itu dipaksa mengurusi sektor yang dinamis. Padahal dalam ilmu ergonomi organisasi, beban kerja harus disesuaikan dengan usia dan kapasitas fisik. Sektor pariwisata stagnan. Potensi wisata melimpah, tapi 2024 yamg lalu hanya menghasilkan PAD Rp1 miliar. Konyol. Anggaran habis, hasil tak seberapa. Event hanya jadi hiburan sesaat dan latar belakang swafoto, tanpa kontribusi pada ekonomi lokal.
Lain lagi dengan Kepala DPMPTSP, yang kemarin koar-koar investasi tahun 2024 di Sumenep 2,7 triliun, tapi tidak jelas dampaknya buat Sumenep. Dia pikir semua masyarakat Kabupaten Sumenep bisa dibodohi. Kalau investasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Bapak Bupati tahu sendiri kan, di tahun itu pertumbuhan ekonomi melambat. Ini sebuah tanda, kepala DPMPTSP itu cuma bisa duduk di meja, membaca angka, dan tak mau turun lapangan melihat fakta. Dia tidak pantas jadi kepala dinas, apalagi jadi Sekda. Bisa kacau Sumenep dibius dengan angka dan bahasa retorika.
Ini bukan kebencian. Jangan sampai setiap kritik itu dianggap kebencian. Setiap masyarakat Sumenep punya hak menilai.
Saya sungguh malu. Sebagai orang Sumenep, saya ingin bicara jujur: kita tak kekurangan potensi, tapi kita kekurangan pemimpin di jajaran bawah. Kekuasaan Anda hari ini harusnya jadi alat untuk membongkar zona nyaman birokrasi yang mengakar. Jangan biarkan kursi-kursi strategis diisi oleh orang yang hanya bisa menunjuk, tapi tak bisa bekerja. Mereka yang hanya membuat anak buah stress dan mencari-cari kesalahan bawahan, padahal dirinya sendiri tak bisa menunjukkan kinerja yang layak.
Pak Bupati, saatnya Anda mengingat siapa yang membuat Anda menang. Bukan para pejabat yang Anda pelihara, tapi rakyat yang menaruh harapan. Jika Anda gagal memilih orang-orang yang layak, maka Anda sedang menggali lubang sendiri. Dan kami, para pemilih yang kecewa, tak akan diam di pemilu berikutnya.
Bersih-bersih birokrasi bukan sekadar mengganti nama dan wajah. Tapi menyelamatkan marwah jabatan publik. Jabatan bukan tempat pelarian bagi yang malas berkompetisi. Sudah cukup Sumenep jadi cerita sedih di tengah potensi yang luar biasa.
Angin perubahan harus datang, dan kali ini, jangan biarkan ia hanya meniup rambut para pejabat yang ongkang-ongkang kaki di ruangan ber-AC.
(*)
