Advertisement
OKARA.BIZ.ID - SUMENEP - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep membuat klaim mencolok: sebanyak 734 lowongan kerja tersedia hingga April 2025.
Angka itu terdengar menjanjikan, terutama di tengah kebutuhan kerja masyarakat yang terus meningkat.
Namun, ketika publik mencoba menelusuri informasi tersebut di kanal resmi milik Disnaker, nihil hasilnya, alias zonk. Tak satu pun data rinci dari ratusan lowongan itu ditemukan.
Disebutkan bahwa lowongan kerja tersebut tersebar di berbagai sektor. Mulai dari perdagangan, jasa, industri kreatif, hingga pertanian modern.
Namun, kejelasan soal posisi, jumlah kuota per sektor, hingga perusahaan yang membuka kesempatan kerja, tidak ada informasi yang pasti.
Anehnya, Kepala Disnaker Sumenep, Heru Santoso, meminta masyarakat untuk aktif mencari informasi melalui kanal digital Disnaker.
Padahal, kanal yang dimaksud tidak menampilkan daftar lowongan apapun. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan Disnaker dalam menyebarluaskan informasi kerja yang seharusnya mudah diakses oleh publik.
Asal tahu saja, lowongan kerja di sektor swasta cenderung memiliki waktu tayang yang sangat pendek.
Publikasi yang lambat justru bisa membuat kesempatan kerja terlewat. Namun Disnaker tampaknya tidak menyadari urgensi ini.
Tidak ada strategi penyebaran informasi yang cepat dan tepat sasaran, bahkan kanal informasinya pun kosong.
Klaim 734 lowongan kerja justru terasa seperti propaganda keberhasilan semu. Tidak ada laporan resmi yang menunjukkan berapa dari jumlah itu yang sudah terisi, berapa yang masih tersedia, dan bagaimana proses rekrutmennya berlangsung.
Masyarakat dibuat percaya bahwa Disnaker bekerja keras, padahal yang terlihat hanya rutinitas administratif tanpa dampak riil.
Alih-alih menjadi jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha, Disnaker Sumenep terkesan hanya menjadi biro informasi yang setengah hati.
Mereka duduk nyaman di balik meja, sementara para pencari kerja harus menebak-nebak ke mana arah informasi itu seharusnya dituju.
Jika keterbukaan informasi kerja tidak segera dibenahi, maka klaim-klaim seperti ini harusnya dihindari.
Data tanpa transparansi hanya akan mempertebal kecurigaan publik bahwa kerja pemerintah daerah masih jauh dari harapan.
(*)
