Advertisement
OKARA.BIZ.ID - SUMENEP - Gagasan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mengemuka sebagai salah satu upaya mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Namun, di tengah euforia tersebut, Masdawi, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, mengingatkan pentingnya pendekatan yang terukur dan profesional dalam pelaksanaannya.
“Harus ada penggabungan dua sampai empat desa, tapi yang betul-betul punya potensi. Kalau asal bentuk, itu hanya akan jadi koperasi mati suri seperti KUD zaman dulu,” kata Masdawi, Rabu (14/05/2025).
Pandangan kritis itu ia sampaikan di tengah geliat pemerintah daerah menggalakkan program koperasi desa. Masdawi menilai semangat membangun ekonomi desa melalui koperasi memang patut didukung, namun harus realistis.
Dengan gaya khasnya yang lugas, ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam manajemen koperasi. Menurut dia, keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat tergantung pada siapa yang duduk sebagai pengelola.
“Tanpa itu, koperasi hanya akan jadi mimpi. Harus ada pendamping yang memberi panduan sejak rekrutmen usaha lokal sampai tata kelola,” jelasnya.
Ia menyarankan pemerintah menyediakan tenaga ahli yang paham manajemen koperasi. Tak cukup hanya membentuk struktur, Kopdes juga harus ditopang ekosistem yang mendorong produktivitas.
Masdawi menyampaikan bahwa pengurus koperasi idealnya berasal dari kalangan berpengalaman di sektor ekonomi atau pelaku usaha swasta. Bukan sekadar tokoh lokal tanpa rekam jejak pengelolaan bisnis.
Ia pun menyoroti aturan tentang larangan hubungan darah antara pengurus koperasi dengan perangkat desa.
“Harus ada penggabungan dua sampai empat desa, tapi yang betul-betul punya potensi. Kalau asal bentuk, itu hanya akan jadi koperasi mati suri seperti KUD zaman dulu,” kata Masdawi, Rabu (14/05/2025).
Pandangan kritis itu ia sampaikan di tengah geliat pemerintah daerah menggalakkan program koperasi desa. Masdawi menilai semangat membangun ekonomi desa melalui koperasi memang patut didukung, namun harus realistis.
Dengan gaya khasnya yang lugas, ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam manajemen koperasi. Menurut dia, keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat tergantung pada siapa yang duduk sebagai pengelola.
“Tanpa itu, koperasi hanya akan jadi mimpi. Harus ada pendamping yang memberi panduan sejak rekrutmen usaha lokal sampai tata kelola,” jelasnya.
Ia menyarankan pemerintah menyediakan tenaga ahli yang paham manajemen koperasi. Tak cukup hanya membentuk struktur, Kopdes juga harus ditopang ekosistem yang mendorong produktivitas.
Masdawi menyampaikan bahwa pengurus koperasi idealnya berasal dari kalangan berpengalaman di sektor ekonomi atau pelaku usaha swasta. Bukan sekadar tokoh lokal tanpa rekam jejak pengelolaan bisnis.
Ia pun menyoroti aturan tentang larangan hubungan darah antara pengurus koperasi dengan perangkat desa.
Baginya, ini adalah pondasi penting menjaga netralitas dan menjauhkan Kopdes dari bayang-bayang kekuasaan lokal.
“Kalau tidak dijaga independensinya, koperasi hanya akan jadi perpanjangan tangan kekuasaan desa, bukan wadah ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Masdawi juga memberi catatan tentang peran strategis koperasi sebagai penghubung langsung antara petani dan pasar.
“Kalau tidak dijaga independensinya, koperasi hanya akan jadi perpanjangan tangan kekuasaan desa, bukan wadah ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Masdawi juga memberi catatan tentang peran strategis koperasi sebagai penghubung langsung antara petani dan pasar.
Kopdes Merah Putih, kata dia, seharusnya menjadi pusat distribusi bahan pokok dan hasil pertanian rakyat.
Dengan begitu, koperasi bisa menstabilkan harga dan memberi ruang bagi produk lokal bersaing lebih sehat.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan. Tak sekadar memberikan fasilitas fisik, tapi juga memastikan terbentuknya lingkungan yang mendukung tumbuhnya koperasi mandiri.
Kopdes Merah Putih, lanjut Masdawi, jangan hanya menjadi simbol atau program instan tanpa dampak riil.
“Kalau ini gagal lagi, berarti kita tak belajar dari kegagalan masa lalu,” pungkasnya.
Kritik dan gagasan Masdawi tak sekadar retorika. Ia menyuarakan realitas di lapangan yang kerap diabaikan dalam euforia program pembangunan.
Dengan dorongan dan kontrol dari legislatif, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi lebih dari sekadar nama. Ia harus hadir sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, bukan proyek seremonial yang tinggal papan nama.
Dengan begitu, koperasi bisa menstabilkan harga dan memberi ruang bagi produk lokal bersaing lebih sehat.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan. Tak sekadar memberikan fasilitas fisik, tapi juga memastikan terbentuknya lingkungan yang mendukung tumbuhnya koperasi mandiri.
Kopdes Merah Putih, lanjut Masdawi, jangan hanya menjadi simbol atau program instan tanpa dampak riil.
“Kalau ini gagal lagi, berarti kita tak belajar dari kegagalan masa lalu,” pungkasnya.
Kritik dan gagasan Masdawi tak sekadar retorika. Ia menyuarakan realitas di lapangan yang kerap diabaikan dalam euforia program pembangunan.
Dengan dorongan dan kontrol dari legislatif, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi lebih dari sekadar nama. Ia harus hadir sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, bukan proyek seremonial yang tinggal papan nama.
Masdawi dan Komisi II DPRD Sumenep tampak serius mengawal agenda ini. Sebuah langkah politik yang tak hanya membela kepentingan masyarakat desa, tapi juga menyuarakan akal sehat pembangunan ekonomi lokal berbasis koperasi.
(*)
