Advertisement
okara.biz.id-Jakarta - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 10 Februari 2025.
Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dalam sektor pelayanan kesehatan.
Transformasi Layanan Kesehatan Nasional
Dalam keterangannya, Hasan Nasbi menekankan bahwa CKG merupakan langkah besar dalam transformasi layanan kesehatan nasional, yang diharapkan dapat menyetarakan Indonesia dengan negara-negara maju lainnya dalam hal pelayanan kesehatan.
"Memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan. Program ini (CKG) memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya," ujar Hasan pada Selasa (11/2/2025).
Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki perhatian khusus terhadap penguatan sumber daya manusia.
Transformasi Layanan Kesehatan Nasional
Dalam keterangannya, Hasan Nasbi menekankan bahwa CKG merupakan langkah besar dalam transformasi layanan kesehatan nasional, yang diharapkan dapat menyetarakan Indonesia dengan negara-negara maju lainnya dalam hal pelayanan kesehatan.
"Memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan. Program ini (CKG) memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya," ujar Hasan pada Selasa (11/2/2025).
Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki perhatian khusus terhadap penguatan sumber daya manusia.
Menurut Hasan, program ini merupakan bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi aspek utama dalam meningkatkan produktivitas nasional.
"Karena kita menuju Indonesia Emas loh. Indonesia Emas bukan hanya usianya, tapi kualitasnya juga emas. Pendidikan harus bagus, kesehatan juga harus bagus. Sehingga nanti produktivitasnya bagus," kata Hasan.
Alokasi Anggaran dan Skema Pelaksanaan
Untuk mendukung keberlangsungan Program CKG, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun.
"Karena kita menuju Indonesia Emas loh. Indonesia Emas bukan hanya usianya, tapi kualitasnya juga emas. Pendidikan harus bagus, kesehatan juga harus bagus. Sehingga nanti produktivitasnya bagus," kata Hasan.
Alokasi Anggaran dan Skema Pelaksanaan
Untuk mendukung keberlangsungan Program CKG, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun.
Program ini dijalankan dengan memperhatikan siklus hidup masyarakat dan dibagi ke dalam tiga kategori utama, yakni:
DPR Dorong Pengawasan Ketat
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program ini untuk mencegah potensi penyimpangan, seperti pungutan liar yang justru dapat membebani masyarakat.
"Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli yang justru membebani rakyat," ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
- CKG Ulang Tahun – Ditujukan bagi anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Layanan ini dapat diakses mulai dari hari ulang tahun hingga 30 hari berikutnya di Puskesmas serta klinik mitra BPJS Kesehatan.
- CKG Sekolah – Akan dimulai pada Juli 2025 dan menyasar anak usia 7-17 tahun di sekolah-sekolah.
- CKG Khusus Ibu Hamil dan Balita – Berlangsung di Puskesmas dan Posyandu guna memastikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak sejak dini.
DPR Dorong Pengawasan Ketat
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program ini untuk mencegah potensi penyimpangan, seperti pungutan liar yang justru dapat membebani masyarakat.
"Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli yang justru membebani rakyat," ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
Ia juga meminta pemerintah pusat untuk memastikan bahwa program ini dapat menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil.
"Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tambahnya.
Cucun menegaskan bahwa program ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
10 Ribu Puskesmas Siap Melayani CKG
Sementara itu, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menyatakan bahwa program CKG akan dilaksanakan di lebih dari 10.200 puskesmas di seluruh Indonesia. Program ini akan melibatkan tenaga kesehatan profesional, termasuk dokter muda atau koas yang sedang menjalani praktik.
"Sampai saat ini, Cek Kesehatan Gratis dilayani oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter koas yang bisa membantu dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini," ujar Azhar.
Kesiapan fasilitas kesehatan untuk mendukung program ini juga ditegaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan agar layanan ini dapat berjalan lancar.
"Jadi kesiapannya sudah sangat matang. Kita punya lebih dari 10.200 puskesmas, dan ke depannya program ini juga akan diperluas ke fasilitas kesehatan primer lain, seperti klinik-klinik swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," jelas Aji.
Untuk tahap awal, layanan CKG tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berulang tahun pada 10 Februari 2025, melainkan juga mencakup warga yang lahir pada Januari, Februari, dan Maret 2025, dengan masa pendaftaran diperpanjang hingga April 2025.
Berbagai strategi telah disiapkan, dan Program Cek Kesehatan Gratis diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional agar lebih inklusif dan setara dengan negara-negara maju lainnya.
"Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tambahnya.
Cucun menegaskan bahwa program ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
10 Ribu Puskesmas Siap Melayani CKG
Sementara itu, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menyatakan bahwa program CKG akan dilaksanakan di lebih dari 10.200 puskesmas di seluruh Indonesia. Program ini akan melibatkan tenaga kesehatan profesional, termasuk dokter muda atau koas yang sedang menjalani praktik.
"Sampai saat ini, Cek Kesehatan Gratis dilayani oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter koas yang bisa membantu dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini," ujar Azhar.
Kesiapan fasilitas kesehatan untuk mendukung program ini juga ditegaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan agar layanan ini dapat berjalan lancar.
"Jadi kesiapannya sudah sangat matang. Kita punya lebih dari 10.200 puskesmas, dan ke depannya program ini juga akan diperluas ke fasilitas kesehatan primer lain, seperti klinik-klinik swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," jelas Aji.
Untuk tahap awal, layanan CKG tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berulang tahun pada 10 Februari 2025, melainkan juga mencakup warga yang lahir pada Januari, Februari, dan Maret 2025, dengan masa pendaftaran diperpanjang hingga April 2025.
Berbagai strategi telah disiapkan, dan Program Cek Kesehatan Gratis diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional agar lebih inklusif dan setara dengan negara-negara maju lainnya.
(*)
